Sidoarjo | Gemparnews.id Orasi damai jadi alarm politik: Bupati–Wabup diminta akhiri friksi, rakyat jangan jadi korban. gelombang suara masyarakat sipil menggema di Kabupaten Sidoarjo.
Sebanyak 17 lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan organisasi kemasyarakatan turun ke jalan menggelar orasi damai sebagai bentuk peringatan keras terhadap potensi disharmoni di tubuh kepemimpinan daerah.
Aksi yang berlangsung tertib dan kondusif itu bukan sekadar seremonial, melainkan alarm politik terbuka agar Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo menghentikan friksi, merapatkan barisan, dan kembali fokus pada kepentingan rakyat.
Para orator menegaskan, masyarakat mulai membaca adanya jarak komunikasi dan ego kekuasaan yang jika dibiarkan, berpotensi melumpuhkan roda pemerintahan. Dalam konteks itu, perbedaan pandangan tidak dipersoalkan, namun pembiaran konflik elit dinilai sebagai kemunduran kepemimpinan.
“Kami tidak sedang mengintervensi kekuasaan. Kami mengingatkan tanggung jawab moral. Ketika pimpinan tidak solid, yang pertama terdampak adalah pelayanan publik,” tegas salah satu koordinator aksi.
Gabungan LSM menyebut, kepemimpinan daerah adalah amanah rakyat, bukan panggung adu gengsi.
Ketidakharmonisan di puncak kekuasaan disebut hanya akan menciptakan kebijakan yang tersendat, birokrasi gamang, serta hilangnya kepercayaan publik.
Aksi damai ini sekaligus menegaskan bahwa masyarakat sipil siap menjadi penyeimbang kekuasaan. Mereka menolak jika Sidoarjo dijadikan arena tarik-menarik kepentingan politik yang tidak produktif, terlebih jika mengorbankan program pembangunan dan kesejahteraan warga.
Di lapangan, aksi berjalan tanpa provokasi, tanpa anarkisme, dengan pengamanan aparat yang humanis. Situasi kondusif ini menjadi simbol bahwa kritik keras tidak identik dengan kekacauan, melainkan bagian dari demokrasi yang sehat.
Gabungan 17 LSM dan ormas berharap, pesan ini tidak disikapi defensif, tetapi dijadikan momentum introspeksi oleh Bupati dan Wakil Bupati.
Mereka mendesak adanya komunikasi terbuka, kesamaan visi, dan keberanian menyingkirkan ego politik.
“Jika pemimpinnya terus berjarak, rakyat yang akan menanggung akibatnya. Sidoarjo tidak butuh drama, tapi kerja nyata,” tutup pernyataan sikap bersama. (Tim. Red).
