BUMDes Sekar Putih Disorot, Dana Ratusan Juta Menguap Tanpa Jejak, Warga Pertanyakan Transparansi dan Dugaan Penyimpangan.
Gresik || Gempar News —
Program ketahanan pangan yang dikelola melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Sekar Putih, Kecamatan Balongpanggang, Kabupaten Gresik, kini menjadi sorotan tajam masyarakat.
Program yang bersumber dari Dana Desa (DD) serta bantuan provinsi tersebut justru memunculkan tanda tanya besar, bukan hanya soal manfaatnya, tetapi juga transparansi pengelolaannya yang dinilai minim bahkan nyaris tak terlihat.
Sejak BUMDes tersebut berdiri, sejumlah warga mengaku tidak pernah mendapatkan penjelasan terbuka mengenai kegiatan usaha, laporan pertanggungjawaban (LPJ), maupun perkembangan program yang digadang-gadang untuk menopang ketahanan pangan desa.
Kondisi ini memunculkan kecurigaan publik bahwa ada sesuatu yang sengaja ditutup rapat dari masyarakat.
Beberapa warga menilai BUMDes terkesan berjalan dalam lingkaran terbatas, hanya melibatkan pihak-pihak tertentu yang dekat dengan struktur pemerintahan desa.
Akibatnya, muncul anggapan bahwa manfaat program tidak dirasakan luas oleh masyarakat, bahkan memunculkan dugaan adanya potensi penyimpangan anggaran.
Lebih mengejutkan lagi, berdasarkan keterangan yang dihimpun dari salah satu pihak internal BUMDes, disebutkan bahwa sejak tahun anggaran 2021 hingga 2025 dana yang telah masuk mencapai ratusan juta rupiah.
Namun hingga kini, warga mengaku belum melihat hasil nyata yang sepadan dengan besarnya dana tersebut. Tidak tampak unit usaha berkembang signifikan, tidak ada laporan terbuka, dan tidak ada forum evaluasi publik.
Pertanyaan besar pun menggema di tengah masyarakat: ke mana sebenarnya aliran dana BUMDes Desa Sekar Putih?
Sejumlah pengamat tata kelola desa menilai kondisi seperti ini berpotensi menimbulkan indikasi pengelolaan dana yang tidak optimal, bahkan bisa mengarah pada dugaan program fiktif jika tidak ada transparansi dan bukti aktivitas nyata.
Mereka menekankan pentingnya audit independen serta evaluasi menyeluruh terhadap manajemen BUMDes.
Kekhawatiran lain juga mencuat bahwa sebagian BUMDes di berbagai daerah kerap didirikan sekadar memenuhi formalitas administratif, tanpa rencana bisnis matang dan tanpa pengawasan ketat.
Jika hal tersebut terjadi, bukan tidak mungkin dana publik terpakai tanpa dampak ekonomi jelas bagi masyarakat desa.
Situasi semakin memanas ketika upaya konfirmasi kepada salah satu pengurus BUMDes Desa Sekar Putih tidak mendapat tanggapan. Sikap diam tersebut justru memperkuat persepsi publik bahwa ada hal yang sedang disembunyikan.
Hingga berita ini disusun, belum ada klarifikasi resmi dari pihak desa maupun pengelola BUMDes.
Di sisi lain, dokumen LKPJ disebut-sebut telah dibuat setiap tahun dan dinyatakan terealisasi. Namun fakta di lapangan menurut sejumlah warga menunjukkan kondisi berbeda. Tidak sedikit yang menduga adanya ketidaksesuaian data laporan dengan realita program.
Bahkan muncul dugaan serius mengenai kemungkinan manipulasi laporan pertanggungjawaban, meski hal tersebut masih perlu pembuktian melalui audit resmi.
Publik kini berharap adanya keterbukaan penuh dari pemerintah desa dan pengurus BUMDes. Transparansi bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga bentuk tanggung jawab moral terhadap dana publik yang seharusnya kembali kepada kesejahteraan masyarakat.
Jika dugaan penyimpangan ini benar, konsekuensinya bukan sekadar kerugian finansial, tetapi juga rusaknya kepercayaan masyarakat terhadap program pemberdayaan desa. Sebaliknya, jika tidak ada pelanggaran, klarifikasi terbuka justru akan mengembalikan kepercayaan publik.
Satu hal yang pasti, masyarakat Desa Sekar Putih menunggu jawaban jelas, bukan sekadar laporan di atas kertas.
Karena dana desa bukan milik segelintir orang, melainkan hak seluruh warga yang seharusnya merasakan manfaat nyata, bukan hanya janji dan angka dalam dokumen.
