“Di Atas Rel Kematian, Duka Dihinakan: Satu Kata Pejabat KAI yang Membunuh Empati”
“Santunan Berdarah: Saat Nyawa Manusia Direduksi Jadi ‘Komo-Komo’”
“Bukan Sekadar Kecelakaan, Ini Pembantaian Etika di Hadapan Keluarga Korban”
“Rel Besi, Lidah Tajam: Tragedi KAI yang Menggilas Kemanusiaan”
“Air Mata Belum Kering, Lisan Pejabat Sudah Menikam”
“Nyawa Ditabrak Kereta, Martabat Dilindas Kata”
“Komo-Komo di Tengah Duka: Potret Brutal Rusaknya Etika Pejabat Publik”
“Santunan atau Penghinaan? Saat Negara Hadir Tanpa Hati”
“Tragedi Ganda di Lintasan Rel: Tubuh Hancur, Perasaan Dihabisi”
“Duka yang Dipermalukan: Satu Kalimat Pejabat Mengguncang Nurani Publik”
“Ketika Santunan Berubah Jadi Cemooh: Negara Gagal Menjadi Manusia”
“Rel Maut dan Mulut Tanpa Nurani”
Bojonegoro || Gempar News –
Di sebuah persimpangan maut, tempat rel baja mencabik logika keselamatan dan nyawa manusia dilindas tanpa ampun, duka belum sempat menemukan bentuknya. Tangis keluarga korban masih menggantung di udara, belum kering, belum reda, belum selesai.
Namun justru di titik paling gelap itulah, sebuah ucapan dari mulut oknum pejabat KAI berubah menjadi pisau kedua—menusuk lebih dalam dari benturan kereta itu sendiri.
Kata “komo-komo” meluncur dingin, tanpa rasa, tanpa nurani. Ia diucapkan bukan di warung kopi, bukan di ruang candaan, melainkan di hadapan keluarga yang baru saja kehilangan dunia mereka. Kalimat itu bukan sekadar keliru, ia brutal. Ia bukan sekadar salah ucap, ia biadab secara etika. Dan pelontarnya, seorang bernama Yusuf, melakukannya dalam prosesi santunan, saat seharusnya setiap kata ditimbang dengan empati, bukan dilontarkan seperti sampah bahasa.
Santunan bukan harga nyawa. Santunan bukan alat tutup mulut. Santunan bukan recehan untuk membeli keikhlasan keluarga yang remuk. Ia hanyalah simbol kecil dari tanggung jawab moral. Namun ketika simbol itu dibungkus dengan diksi murahan seperti “komo-komo”, maka yang terjadi bukan penghiburan, melainkan penghinaan terbuka terhadap martabat korban.
Ucapan itu terdengar seperti ejekan terselubung. Seolah-olah nyawa manusia bisa disederhanakan menjadi transaksi ringan. Seolah-olah air mata bisa ditawar dengan istilah remeh. Inilah wajah komunikasi publik yang gagal total—kering empati, miskin akhlak, dan nihil kesadaran sosial.
Reaksi keras pun meledak. Raden Tumenggung Lulus Pradono Adiprojo SH, Ketua Budaya Kusuma Nusantara (BKN), dengan nada tak lagi bisa ditahan, menyebut peristiwa ini sebagai cermin buruk wajah pelayanan publik.
“Pejabat itu bukan sekadar jabatan administratif, tapi simbol negara di mata rakyat. Ketika lisannya tak terjaga, maka yang runtuh bukan hanya wibawa pribadi, melainkan kepercayaan publik.
Ini bukan soal sensitif atau tidak sensitif, ini soal kemanusiaan,” tegas Lulus.
Nada yang sama, bahkan lebih keras, datang dari Luky Priyo Utomo, Ketua Brako Nusantara Bojonegoro. Ia menilai peristiwa ini sebagai alarm keras atas degradasi etika pejabat publik.
“Mengucapkan kata ‘komo-komo’ di hadapan keluarga korban adalah bentuk ketidakpekaan ekstrem. Itu bukan sekadar miskomunikasi, itu kegagalan moral. Jika ini dibiarkan, maka kita sedang membiarkan standar kebiadaban baru dalam pelayanan publik. Harus ada evaluasi serius, terbuka, dan tegas.
Jangan sampai instansi negara terkesan membela ketumpulan nurani,” ujar Luky tanpa tedeng aling-aling.
Soal siapa bertanggung jawab atas palang pintu, penjagaan lintasan, atau kelalaian sistem, biarlah hukum bekerja. Namun sebelum hukum bicara, etika seharusnya sudah berdiri tegak.
Sayangnya, dalam peristiwa ini, etika justru tersungkur lebih dulu. Di negeri yang sering ribut soal prosedur dan berlindung di balik aturan, tragedi ini mengingatkan satu hal mendasar: tanpa bahasa yang manusiawi, negara hanya menjadi mesin dingin tanpa hati.
Menjaga lisan bukan formalitas, ia adalah garis terakhir yang memisahkan pejabat dari algojo perasaan publik.
Jika duka saja tak lagi dihormati, maka patut dipertanyakan, masihkah kemanusiaan menjadi bagian dari pelayanan negara, ataukah telah tergilas bersama korban di lintasan rel itu ?.
