Ketika Kades Kehilangan Nurani: Sertifikat Warga Diduga Digadai
Kekuasaan Tanpa Malu: Kades Diduga Gadaikan Tanah Warga Sendiri
Desa Dalam Cengkeraman Utang: Sertifikat Warga Diduga Dijaminkan Kades
Rakyat Menjerit, Kades Diam: Sertifikat Tanah Diduga Digadai
Skandal Sertifikat Desa: Saat Hak Rakyat Dijadikan Alat Transaksi
Publik Menggigil Murka: Kekuasaan Desa Diduga Berubah Jadi Alat Pemerasan, Sertifikat Warga Digadaikan Kades
Mojokerto || Gempar News –
Skandal memuakkan kembali mencoreng wajah pemerintahan desa. Salah satu Desa di Kecamatan Dawarblandong seorang kepala Desa berinisial A telah tega menggadaikan sertifikat warganya, ironisnya Kepala Desa tersebut merupakan suami anggota DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan, parahnya Penggadaian tersebut bukan atas nama Kepala Desa itu sendiri melaikan atas nama yang ada disertifikat hak milik.
Kasus ini bukan lagi sekadar polemik, melainkan luka terbuka tentang bagaimana kekuasaan bisa menjelma menjadi alat penindasan rakyat kecil apalagi warganya sendiri.
Sejak tahun 2023 hingga kini, sertifikat tanah warga tak kunjung kembali. Tidak ada kepastian, tidak ada kejelasan, yang ada justru teror psikologis tanpa henti, nama pemilik sertifikat diduga telah ratusan kali ditagih pihak bank, seolah-olah ia penjahat kredit, padahal tanahnya diduga telah “dipermainkan” oleh orang yang seharusnya melindunginya.
Lebih mengerikan lagi, pengakuan justru keluar langsung dari mulut sang Kepala Desa.
“Iya mas, memang benar saya gadaikan. Terus apa hubungannya dengan sampean? Ini masalah pribadi,” ujar Kades A dengan nada tinggi dan arogan kepada awak media, 19 Desember 2025.
Pernyataan ini sontak menjadi tamparan keras bagi akal sehat publik. Bagaimana mungkin sertifikat warga, dokumen negara, bukti hak hidup, dan masa depan keluarga disebut sebagai urusan pribadi?, Apakah jabatan Kepala Desa kini cukup kuat untuk mengaburkan batas antara amanah publik dan kepentingan pribadi ?
Tak berhenti sampai di situ, Kades A justru terkesan mencuci tangan, seolah jabatan publiknya tidak ada sangkut paut dengan perbuatannya.
“Wes gak usah bahas. Yang jelas saya janji akan menyelesaikan akhir tahun 2025. Sekali lagi, jangan hubungkan dengan desa,” cetusnya dingin, tanpa rasa bersalah.
Sementara itu, di balik pernyataan dingin kekuasaan, jeritan warga kecil nyaris tak terdengar.
S, pemilik sah sertifikat, mengungkapkan kekecewaan yang mendalam.
“Saya sebenarnya tidak ingin ini viral, mas. Tapi beliau tidak bertanggung jawab, selalu menghindar, bahkan mencemooh saya, Saya benar-benar buntu, Mau minta tolong ke siapa lagi? ucap S dengan suara lemas, Sabtu (20/12/2025).
Bagi S, sertifikat tanah bukan sekadar kertas, ia adalah harga diri, hak kepemilikan, dan jaminan hidup. Ketika dokumen itu dikuasai pihak lain dan dijadikan jaminan utang, maka yang terjadi bukan lagi kesalahan administratif, melainkan dugaan perampasan hak warga secara sistematis.
Hingga kini, tidak ada penjelasan resmi, tidak ada langkah transparan, dan tidak ada keberanian untuk bertanggung jawab di hadapan publik. Yang tampak justru sikap menghindar, nada meremehkan, dan bayang-bayang arogansi kekuasaan.
Publik kini bertanya dengan nada getir, Apakah rakyat desa tak lebih dari jaminan hidup bagi pejabatnya sendiri ?, Apakah jabatan dan kedekatan politik membuat hukum lumpuh dan tak berdaya?
Warga S mendesak aparat penegak hukum, inspektorat, dan pemerintah daerah untuk segera turun tangan dan mengusut tuntas dugaan penyalahgunaan wewenang ini. Ia juga meminta evaluasi total terhadap aparatur desa, agar kekuasaan tidak lagi menjelma menjadi mimpi buruk bagi warganya.
Jika sertifikat warga bisa digadaikan, dibiarkan menggantung bertahun-tahun, dan dianggap remeh oleh pejabat desa, maka yang sesungguhnya sedang digadaikan adalah kepercayaan publik, keadilan, dan marwah pemerintahan desa itu sendiri.
Kasus ini menjadi alarm keras: ketika kekuasaan kehilangan nurani, rakyat kecil selalu menjadi korban pertama.
