Dugaan Kacau-Balau Pengelolaan Dana Komite SMK Negeri 1 Kemlagi Mencuat: Kuitansi Misterius, Humas Tanpa SK, Sekolah Terlihat Panik Saat Dikonfirmasi
Mojokerto — Dunia pendidikan Kabupaten Mojokerto kembali diguncang isu panas. Dua lembar kuitansi yang beredar, masing-masing sebesar Rp 300.000 dan Rp 200.000, yang dikeluarkan Komite SMK Negeri 1 Kemlagi, kini menjadi sorotan tajam publik. Kuitansi itu tampak seperti bukti pungutan yang dilakukan secara tertutup—minim informasi, ambigu, dan tidak mencantumkan struktur penanggung jawab.
Kuitansi bertuliskan “Titipan Partisipasi” dan “Titipan Tabungan” tersebut memuat tanggal 19 September 2025, namun justru memunculkan sederet pertanyaan serius: untuk apa dana itu? siapa yang mengelola? apakah wali murid pernah diajak rapat? dan apa dasar hukumnya?
Yang lebih mengejutkan lagi: saat media berupaya mengonfirmasi, pihak sekolah justru memberikan jawaban yang semakin memperkeruh suasana. Humas Sekolah Seperti ‘Menjaga Rahasia Besar’: Baru Menjabat, Tanpa SK, dan Tidak Tahu Apa-Apa
Ketika awak media mendatangi sekolah, yang muncul adalah seorang perempuan yang menyebut dirinya sebagai humas. Namun keterangan yang disampaikan justru mengundang tanda tanya besar. Dari pengakuannya Bu Humas mengaku baru menjabat sebagai humas sejak Oktober 2025, tanpa disertai SK dari kepala sekolah, dan tidak mengetahui apa pun terkait dana komite, serta tidak bisa memberikan keterangan apa pun meski awak media hadir langsung.
Lebih parah lagi, ia mengatakan bahwa dirinya menjadi humas bukan melalui penugasan formal, tetapi hanya karena ada kegiatan PKL siswa yang membutuhkan keberadaan seorang humas sementara.
Dengan kata lain, jabatan humas yang seharusnya menjadi corong resmi sekolah justru ditempati seseorang tanpa legitimasi administrasi, tanpa pengetahuan struktural, dan tanpa akses informasi. Ini tampak bukan sekadar kejanggalan, tetapi indikasi kekacauan manajemen internal yang sangat serius.
Kuitansi Membingungkan: Ada Stempel, Tapi Tidak Ada Kejelasan. Ada Tanda Tangan, Tapi Tidak Ada Nama. Ada Nominal, Tapi Nol Transparansi. Begitulah publik menilai atas apa yang terjadi di SMK Negeri 1 Kemlagi, Kuitansi komite yang beredar ini justru menimbulkan lebih banyak dugaan dari pada jawaban. Beberapa kejanggalan mencolok diantaranya Stempel komite ada, tapi nama pejabat tidak ada, Tanda tangan petugas komite ada, tapi tidak dicantumkan siapa pejabat penanggung jawab, Kolom keterangan kosong, seolah sengaja dibiarkan tanpa informasi, Tidak ada nomor SK Komite, Tidak ada berita acara rapat komite, Tidak ada rincian program yang membutuhkan dana tersebut, Tidak ada transparansi alur penggunaan uang. Kondisi ini membuat publik bertanya-tanya, Apakah ini benar-benar pungutan resmi, atau ada ‘saluran khusus’ yang dilakukan tanpa prosedur?
Di tengah ketidakjelasan tersebut, muncul spekulasi bahwa pungutan-pungutan ini bisa saja berjalan tanpa pengawasan ketat dari kepala sekolah maupun Dinas Pendidikan.
Humas Mengaku Tak Tahu sehingga Dugaan Bahwa Sekolah Tidak Solid Semakin Menguat, Saat diminta memberikan klarifikasi, humas hanya berkata:
“Saya tidak tahu apa-apa terkait kuitansi itu, saya baru humas.”
Pernyataan yang sangat janggal. Bagaimana mungkin bagian humas yang seharusnya menjadi juru bicara sebicar justru tidak mengetahui pungutan yang berjalan di bawah nama komite sekolah?
Yang lebih menggemparkan, humas mengakui bahwa dirinya ( pihak humas ) belum menerima SK, dirinya belum diberi penjelasan tugas, dirinya tidak mengetahui struktur komite. Dirinya hanya diminta menjadi humas sementara karena ada kegiatan PKL.
Pernyataan ini justru menimbulkan dugaan bahwa struktur organisasi sekolah sedang tidak stabil, bahkan terkesan carut – marut. Pertanyaan yang menyeruak ketika mendapat keterangan dari bu Humas tentang Humas yang lama mengundurkan diri, Mengapa Humas Lama Mendadak Mengundurkan Diri? Ada Apa dengan SMK Negeri 1 Kemlagi?
Salah satu fakta yang membuat publik geger adalah pengakuan bahwa humas sebelumnya mendadak mengundurkan diri. Pertanyaan publik pun mengemuka, Apakah pengunduran diri tersebut berkaitan dengan penerbitan kuitansi-kuitansi tersebut ? Ataukah ada konflik internal yang tidak diungkap?, dan apakah ada persoalan terkait pengelolaan dana komite yang membuat posisi humas tidak lagi nyaman?
Hingga saat berita ini di upload, kepala sekolah SMK Negeri 1 Kemlagi yang berstatus PLT , belum muncul untuk memberikan klarifikasi resmi. Ketiadaan sikap ini semakin memicu dugaan bahwa sekolah tengah “menata narasi” sebelum berbicara pada publik.
Padahal isu yang muncul sudah menyangkut, Transparansi dana, Legitimasi komite, Integritas administrasi, Keabsahan pungutan, Kepercayaan publik terhadap sekolah negeri, meski Situasi ini bukan lagi persoalan kecil.
Ketika pungutan sekolah negeri mulai menimbulkan kejanggalan, humas tidak tahu apa-apa, komite tidak jelas strukturnya, dan kepala sekolah tidak memberikan pernyataan, maka wajar publik menilai ada sesuatu yang tidak beres dalam tata kelola SMK Negeri 1 Kemlagi.
Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto didesak turun tangan untuk, melakukan audit terhadap pungutan komite, memeriksa legalitas struktur organisasi komite, memastikan tidak ada pungutan liar terselubung, dan menegaskan kembali aturan bahwa pungutan komite harus sukarela, transparan, dan berbasis kesepakatan tertulis.
Selama pihak sekolah tidak memberikan klarifikasi yang tegas dan resmi, publik akan terus mempertanyakan, Apakah yang terjadi di balik kuitansi-kuitansi misterius yang beredar ini?
Karena pendidikan adalah ruang aman bagi anak-anak kita. Bukan tempat untuk administrasi setengah matang, pungutan tak berjudul, dan jabatan struktural tanpa SK.
