Ngawi | Gemparnews.id –
Permasalahan rumah tidak layak huni (RTLH) masih menjadi pekerjaan rumah di pedesaan, termasuk di Desa Cantel, Kecamatan Pitu, Kabupaten Ngawi. Tidak sedikit keluarga pra-sejahtera yang masih tinggal di rumah berdinding rapuh, berlantai tanah, dan jauh dari kata layak.
Melihat kondisi ini, Kepala Desa Cantel, Suparlan, terus menunjukkan komitmennya. Setiap tahunnya, ia memastikan ada dua unit rumah warga yang mendapatkan program perbaikan RTLH. Meski jumlahnya terbatas, langkah ini menjadi bukti nyata kepedulian pemerintah desa terhadap warganya.
“Kalau rumah sudah layak, kehidupan keluarga akan lebih tenang dan sehat. Itulah alasan saya selalu memprioritaskan RTLH meskipun dengan anggaran terbatas,” ujar Suparlan saat ditemui di kediamannya.
Program RTLH di Desa Cantel sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang menegaskan bahwa “setiap orang berhak untuk menempati, menikmati, dan/atau memiliki rumah yang layak huni”.
Selain itu, dasar hukumnya juga diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Permen PUPR) Nomor 7 Tahun 2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Regulasi ini menyebutkan bahwa bantuan RTLH diberikan untuk meningkatkan kualitas rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah agar memenuhi syarat keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan.
“Peraturan ini jelas memberikan dasar kuat bagi pemerintah desa untuk menyalurkan bantuan RTLH. Dan Pak Kades Suparlan telah konsisten melaksanakannya setiap tahun,” ungkap Sutrisno, salah satu tokoh masyarakat Desa Cantel.
Warga penerima bantuan RTLH mengaku sangat terbantu. Salah satunya, Sarmi (56), seorang janda dengan tiga anak yang rumahnya baru saja direnovasi melalui program ini.
“Dulu atap rumah saya sering bocor kalau hujan, bahkan dinding sudah miring. Alhamdulillah sekarang rumah saya lebih layak. Saya berterima kasih kepada pemerintah desa, terutama Pak Kades yang benar-benar peduli pada warga kecil seperti saya,” tutur Sarmi dengan mata berkaca-kaca.
Kepala Desa Suparlan menegaskan bahwa program ini bukan sekadar formalitas. Ia menilai RTLH adalah bentuk kasih sayang dan rasa tanggung jawab seorang pemimpin terhadap rakyatnya.
“Bagi saya, membangun desa bukan hanya membangun jalan, jembatan, atau fasilitas umum. Tetapi juga memastikan warganya bisa tinggal di rumah yang aman dan sehat. Karena rumah adalah pondasi kehidupan keluarga,” ujarnya.
Meskipun keterbatasan anggaran desa hanya mampu membiayai dua unit RTLH setiap tahun, Suparlan optimistis jika program ini berjalan konsisten, maka sedikit demi sedikit seluruh warga yang rumahnya tidak layak akan tersentuh bantuan.
Tokoh masyarakat Desa Cantel berharap pemerintah kabupaten hingga pusat bisa memberi dukungan lebih besar untuk program RTLH, sehingga jumlah rumah yang diperbaiki tiap tahun dapat ditingkatkan.
“Kalau hanya dua rumah per tahun, tentu butuh waktu lama untuk mengentaskan RTLH di desa ini. Kami berharap ada tambahan dari APBD atau APBN, sehingga warga miskin benar-benar bisa merasakan keadilan sosial,” tegas Sutrisno.
Dengan konsistensi dan kepedulian Kepala Desa Suparlan, Desa Cantel perlahan membuktikan bahwa pembangunan desa tidak hanya soal infrastruktur fisik, tetapi juga tentang kemanusiaan dan keberpihakan kepada mereka yang lemah.
