Jombang || Gemparnews.id –
Kondisi bangunan drainase yang membujur dari arah utara ke selatan di Dusun Kowang, Desa Kabuh, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang, patut dipertanyakan. Pasalnya, drainase yang terlihat seperti bangunan baru tersebut kini sudah dalam kondisi memprihatinkan: retak, rusak, bahkan beberapa bagian mulai pecah. Warga menduga kuat bahwa kualitas pengerjaan proyek ini jauh dari standar dan berpotensi mengarah pada praktik yang merugikan keuangan negara.
“Kalau nggak salah ini dibangun setahun atau dua tahun yang lalu, saya lupa tepatnya,” ujar seorang warga setempat yang enggan disebutkan namanya, sebut saja X, saat ditemui tim media pada Senin (4/8). “Tapi lihat sendiri, mas, kondisinya sudah rusak kayak gini. Apa iya bangunan negara cuma tahan segitu?”
Lebih mencurigakan lagi, proyek drainase ini tak disertai informasi publik yang seharusnya tersedia sebagai bentuk transparansi penggunaan anggaran negara. Papan informasi proyek yang biasa mencantumkan sumber anggaran, nilai kontrak, pelaksana proyek, serta volume pekerjaan tidak ditemukan di lokasi. Hal ini menimbulkan kecurigaan bahwa proyek tersebut sengaja “ditutupi” dari pengawasan publik.
Saat tim media mencoba mengonfirmasi kepada Sekretaris Desa Kabuh melalui sambungan seluler, tidak ada tanggapan. Beberapa kali panggilan tidak dijawab, dan pesan yang dikirimkan juga tidak direspons. Sikap ini tentu saja menimbulkan pertanyaan besar: ada apa dengan proyek drainase tersebut hingga pihak desa terkesan menghindar?
Menurut pantauan langsung tim media, kondisi fisik drainase tidak mencerminkan proyek dengan kualitas dan pengawasan yang baik. “Retakan terjadi hampir di sepanjang badan saluran, bahkan di beberapa titik terlihat seperti akan ambrol. Kalau ini dibiarkan, sebentar lagi bisa rusak total,” jelas salah satu anggota tim media yang turut meninjau ke lokasi.
Kondisi ini menjadi perhatian serius, mengingat pembangunan infrastruktur yang dibiayai oleh anggaran negara seharusnya bisa digunakan dalam jangka panjang dan memiliki kualitas yang layak. Minimnya transparansi dalam pelaksanaan proyek ini bisa menjadi indikasi lemahnya pengawasan dari pihak terkait, baik dari pemerintah desa maupun dari institusi pengawas pembangunan.
Aktivis LSM lokal yang aktif dalam bidang pengawasan pembangunan desa, Agus Santoso, juga angkat bicara terkait temuan ini. “Kalau tidak ada papan informasi proyek, itu sudah melanggar aturan tentang transparansi anggaran publik. Apalagi kalau fisiknya sudah rusak padahal bangunan baru. Ini harus ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Jangan sampai ada dana yang diselewengkan, sementara masyarakat hanya mendapat proyek ‘abal-abal’,” tegasnya.
Lebih lanjut, Agus menegaskan bahwa masyarakat berhak tahu dari mana anggaran berasal, berapa nilai proyeknya, dan siapa yang mengerjakannya. “Ini uang rakyat. Harus ada keterbukaan. Kalau tidak, berarti ada yang disembunyikan.”
Pembangunan drainase seharusnya menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan banjir dan saluran air di lingkungan warga. Namun jika hasilnya seperti ini, maka pembangunan justru menjadi beban dan berpotensi sia-sia.
Mengingat hal ini menyangkut keuangan negara dan berdampak langsung pada masyarakat, kami dari tim media mendesak aparat penegak hukum, termasuk Inspektorat Kabupaten, Kejaksaan, dan Kepolisian untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Tidak boleh ada tebang pilih dalam penegakan hukum, apalagi jika ini menyangkut kerugian negara dan hak rakyat untuk mendapatkan infrastruktur yang layak.
