Lamongan || Gemparnews.id –
Kantor Desa Banjargondang, Kecamatan Bluluk, Lamongan, tampak kosong saat hendak dikonfirmasi wartawan pada Selasa (1/7/2025). Tak satu pun perangkat desa terlihat di ruang pelayanan. Kondisi ini terjadi pada jam kerja sekitar pukul 10.00 WIB.
Alih-alih menerima konfirmasi, wartawan justru ditinggal sendiri di lokasi oleh Sekretaris Desa yang memilih berada di warung kopi tanpa memberikan keterangan apa pun. Hingga berita ini ditulis, tidak ada klarifikasi dari pihak desa, termasuk dari Kepala Desa Setiawan Heriadi.
Padahal, regulasi terkait kehadiran aparatur desa dan keterbukaan informasi publik sudah jelas. Sesuai Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 83 Tahun 2015, aparatur pemerintah desa wajib masuk kerja lima hari dalam seminggu dan berada di kantor mulai pukul 07.30 hingga 14.00 WIB atau sesuai ketentuan daerah masing-masing. Kehadiran tersebut menjadi indikator utama disiplin dan pelayanan terhadap masyarakat.
Selain itu, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) secara tegas mewajibkan badan publik, termasuk pemerintah desa, untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan media secara cepat, tepat waktu, dan sederhana. Penolakan atau pengabaian terhadap permintaan informasi dapat dikenai sanksi administratif hingga pidana sesuai ketentuan dalam pasal 52 sampai 55 UU KIP.
Ketiadaan pelayanan pada jam kerja serta sikap abai terhadap permintaan informasi dari media merupakan bentuk pelanggaran terhadap kedua aturan tersebut. Pemerintah Kecamatan Bluluk maupun Inspektorat Kabupaten Lamongan diharapkan segera melakukan evaluasi atas kinerja dan kedisiplinan aparatur di Desa Banjargondang.
Pemerintah desa bukan hanya pengelola administrasi lokal, tetapi juga penyambung hak-hak publik terhadap negara. Ketika kantor dikunci dan informasi ditutup-tutupi, maka fungsi pelayanan itu mati
